Anggota DPRD Komisi II Sumenep Tekankan Kepada Gudang Tembakau, Jangan Terlalu Murah Membelinya

NET SYBER.COM, SUMENEP –  Problem anjloknya haraga, Petani tembakau mulai resah karena sampai saat ini belum ada kepastian terkait harga tembakau saat memasuki musim panen. Keresahan petani itu terlihat saat beberapa petani melakukan audiesnsi dengan Komisi II DPRD Sumenep. Senin (24/08/2020).

Situasi yang dihadapi petani tembakau di Kabupaten Sumenep, terkait tidak menentunya harga tembakau diperparah dengan tidak adanya regulasi yang di keluarkan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

“tidak ada regulasi yang mengatur harga tembakau, karena tembakau masih diklasifikasiakan sebagai barang bebas yang tidak ada aturan harga dan volumenya,” Kata H Subaidi Anggota DPRD Sumenep sesaat setelah menerima petani tembakau di ruang komisi II.

“Untuk garam dan tembakau terkait harga sampai hari ini tidak diatur,” katanya, Senin (24/08/2020).

Anggota Komisi II DPRD Sumenep ini beralasan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa membuat sebuah regulasi karena memang tidak ada peraturan diatasnya sebagai dasar untuk membuat aturan terkait penentuan harga tembakau yang selama ini menjadi keluhan.

“Tidak mudah mengatur regulasi yang tidak ada cantolannya diatasnya,” tandasnya.

Dikatakannya bahawa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, hanya sifatnya meminta para pengusaha, yang notabene menjadi pembeli tembakau petani untuk menggunakan hati nuraninya, sehingga dapat menaikkan harga tembakau ditingkatan petani, karena katanya kasian masyarakat.

“Ya kami meminta dan menekan pergudangan untuk membeli tembakau jangan terlalu murah, menggunakan hati nurani karena kasian masyarakat,” lanjutnya.

Dikatakan Subaidi, tentu hal ini menjadi kabar buruk dan masa depan yang suram, bagi petani tembakau karena harapan satu-satunya untuk dapat berhadapan dan memaksa pengusaha atau pemodal dapat menaikkan harga dan menstabilkan harga tembakau rakyat.

H. Subaidi juga mengatakan industri tembakau ini merupakan lingkaran setan, karena yang menentukan harga tembakau dipasaran adalah pembeli atau pemodal.

“Saya ingin tahu pemerintah mana yang menentukan harga tembakau tidak hanya Sumenep, dan akan bertentangan kalau diatur di daerah terkait harga tembakau itu,” tegasnya.

Sedangkan pemerintah sendiri tidak bisa menekan dan terkesan tak berdaya dihadapan pengusaha untuk menaikkan harga tembakau karena memang tidak ada aturan yang jelas terkait penentuan harga baik dari pusat sampai daerah.

“Perdagangan tembakau ini ibarat lingkaran setan karena memang yang menentukan itu pembelinya, ” tandasnya.

Sampai saat ini penentuan harga tembakau, dilakukan melalui skema Break Event Point (BEP), skema BEP pada umumnya, (Tim/Whn/Day).0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here